JAKARTA, Bincang.id – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi menerapkan Program Padat Karya Tunai (PKT) di sejumlah wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Langkah ini diambil untuk mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus mendorong kebangkitan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dari masyarakat setempat.
Program ini menyasar daerah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui skema ini, warga terdampak dilibatkan langsung sebagai tenaga kerja dalam perbaikan infrastruktur dasar di lingkungan mereka.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa program padat karya merupakan strategi pembangunan yang berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. “Program ini tidak hanya menghasilkan fisik infrastruktur, tetapi memberikan dampak langsung pada perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja,” ujar Dody dalam keterangannya, Rabu (31/12/2025).
Upah Harian dan Skema Pembayaran Direktur Jenderal Cipta Karya, Dewi Chomistriana, menjelaskan bahwa masyarakat yang terlibat diberikan upah harian sebesar Rp125.000 per orang. Saat ini, pembayaran masih dilakukan secara tunai, namun ke depan akan dialihkan ke sistem non-tunai melalui kerja sama dengan pihak perbankan.
“Kami memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat agar pembayaran dapat dilakukan secara non-tunai dengan nilai yang sama,” jelas Dewi.
Pelibatan masyarakat mencakup perbaikan sarana air minum (Pamsimas), sanitasi (Sanimas), hingga pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (Pisew). Selain sektor permukiman, warga juga dilibatkan dalam pembersihan jalan nasional yang sulit dijangkau alat berat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga.
Data Kerusakan di Sumatera Berdasarkan identifikasi hingga 31 Desember 2025, kerusakan infrastruktur berbasis masyarakat cukup masif. Di Aceh, tercatat kerusakan pada 31 unit Pisew dan 44 unit Sanimas. Sumatera Utara melaporkan 4 unit Pisew dan 6 unit Sanimas yang terdampak. Sementara itu, Sumatera Barat mengalami kerusakan paling banyak, di antaranya 150 unit sarana air minum perdesaan dan 90 unit Sanimas.
Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari visi Kementerian PU untuk mendukung pengentasan kemiskinan menuju 0 persen serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen per tahun. Dengan pelibatan aktif warga, pemulihan akses jalan, air bersih, dan sanitasi diharapkan dapat tuntas lebih cepat.
Artikel ini ditulis oleh:
Jalil
