MADIUN, bincang.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Madiun serta dua rumah pejabat pada Kamis (22/1/2026). Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi.
Tim penyidik tiba di kantor DPMPTSP yang berlokasi di Jalan Mayjend Panjaitan sekitar pukul 09.00 WIB. Setelah melakukan pemeriksaan selama kurang lebih sembilan jam, petugas meninggalkan lokasi pada pukul 18.00 WIB dengan membawa sebuah koper besar yang diduga berisi dokumen perizinan.
Secara bersamaan, KPK juga menggeledah rumah Kepala DPMPTSP, Sumarno, dan kediaman Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Thariq Megah. Di rumah Thariq yang terletak di Jalan Tanjung Manis XIV, penyidik menyita sebuah koper hitam dan satu kardus berisi dokumen yang diduga sebagai barang bukti tambahan.
Rangkaian penggeledahan ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada 19 Januari 2026. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni Maidi, Thariq Megah, dan seorang pihak swasta bernama Rochim Ruhdiyanto.
Modus operandi yang diselidiki meliputi permintaan imbalan (fee) proyek, penyalahgunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta penerimaan gratifikasi lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Saat ini, para tersangka tengah menjalani masa penahanan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK hingga 8 Februari mendatang.
Artikel ini ditulis oleh:
Jalil
