JAKARTA, bincang.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menginstruksikan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk segera menambah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi wilayah Papua dan Aceh. Langkah ini diambil guna mengatasi kelangkaan dan antrean panjang yang terjadi di daerah tersebut.
Perintah tersebut disampaikan Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/1). Ia memberikan tenggat waktu satu minggu kepada BPH Migas untuk merealisasikan penambahan kuota BBM kategori Public Service Obligation (PSO), seperti Pertalite dan Biosolar.
“Saya minta satu minggu ke depan, tambah itu yang PSO, terus tidak boleh ada kekurangan cadangan di Papua,” ujar Bahlil tegas.
Selain Papua, Bahlil menekankan pentingnya perhatian serupa bagi wilayah Aceh. Ia meminta aparat negara memberikan pelayanan terbaik bagi wilayah-wilayah yang krusial bagi kedaulatan negara tersebut.
Respons Keluhan Warga Manokwari Keputusan Menteri ESDM ini merupakan respons langsung atas keluhan anggota Komisi XII DPR RI, Cheroline Chrisye Makalew. Ia melaporkan terjadinya antrean panjang pembelian BBM yang telah berlangsung bertahun-tahun di Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
Cheroline mengungkapkan bahwa penambahan kuota yang pernah diberikan pada November 2025 lalu hanya efektif memutus antrean selama dua pekan. Setelah itu, antrean panjang kembali terjadi hingga saat ini karena kuota tidak bersifat permanen.
“Di Manokwari, hanya dua SPBU saja yang PSO. Kami minta ditambahkan menjadi tiga, kemudian kuota BBM-nya juga dinaikkan dari 10 kiloliter menjadi 15 kiloliter per hari secara permanen,” tutur Cheroline.
Menanggapi permintaan tersebut, Bahlil memastikan akan memprioritaskan ketersediaan stok agar kepentingan publik di wilayah Timur dan ujung Barat Indonesia dapat terpenuhi dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Artikel ini ditulis oleh:
Jalil
