Jakarta, Bincang.id – Pemerintah Provinsi Riau menjajaki kerja sama penghitungan kredit karbon dengan dua perusahaan yang memiliki lisensi dan metodologi pengukuran itu pada rangkaian kegiatan London Climate Action Week 2025, Inggris.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riau, Purnama Irawansyah menyampaikan bahwa saat ini berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau tahun 2024, terdapat baseline karbon sebesar 174 juta ton CO². Jurisdiksi Riau berkewajiban menurunkan emisinya sebesar 39 persen dengan kemampuan sendiri, dan 43 persen dengan bantuan dunia internasional.
“Jika Riau berhasil menurunkan emisi sebesar 43 persen dengan bantuan internasional, maka benefit yang akan diterima sebanding dengan angka itu,” kata Purnama dalam keterangannya diterima Pekanbaru, Rabu (26/6).
Untuk itu dirinya mendampingi Gubernur Riau Abdul Wahid melakukan pertemuan dengan dua perusahaan perhitungan karbon kredit terkemuka saat ini yaitu ART TREES. Architecture for REDD+ Transactions (ART) adalah sebuah organisasi yang menyediakan standar dan kerangka kerja untuk REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) di tingkat yurisdiksi.
Sedangkan The Environmental Excellence Standard for REDD+ (TREES) adalah standar yang dikembangkan oleh ART untuk mengukur, memantau, melaporkan, dan memverifikasi hasil pengurangan dan penyerapan emisi dari kegiatan REDD+.
Pertemuan ini dipimpin perwakilan Indonesia dari Kementerian Kehutanan Prof. Haruni dan membahas bagaimana metodologi yang akan digunakan untuk menghitung kredit karbon yang ada wilayah jurisdiksi. Kemudian juga sekaligus mempelajari program, persyaratan dan peluang ada dari Pemerintah Indonesia dan jurisdiksi Riau yang bisa berkolaborasi dengan ART TREES ke depan.
Managing Director Architecture for REDD+ Transaction (ART TREES), Cristina Magerkurth dalam sesi pembahasan ini mengatakan bahwa langkah jurisdiksi Riau, Indonesia dalam kredit karbon ini sudah tepat.
Dia menerangkan, pendampingan yang dilakukan oleh United Nations Environment Programme (UNEP), merupakan langkah yang baik, menentukan metode perhitungan yang akan diterapkan juga sangat penting.
“Dua jam pertemuan dengan Pemerintah Indonesia khususnya Pemprov Riau merupakan pertemuan berharga, kami berharap Pemprov Riau bisa membuat keputusan terbaik bergerak maju untuk perubahan iklim, dan kami berharap dapat bekerja sama kedepannya,” ungkap Cristina.
Artikel ini ditulis oleh:
Arie Saputra
