Jakarta, bincang.id – Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menekankan pentingnya menjaga kualitas penegakan hukum dan pelayanan publik meskipun ada upaya efisiensi anggaran. Ia berharap seluruh mitra Komisi III DPR tetap fokus pada pengoptimalan aspek penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami mendorong agar penegakan hukum, pelayanan hukum, serta pelayanan publik tetap harus dioptimalkan,” kata Bimantoro, dilansir dari Sinpo.id pada Kamis, 13 Februari 2025. Ia juga mengingatkan mitra kerja Komisi III untuk mengoptimalkan program-program prioritas agar dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Yang paling terpenting adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap seluruh mitra kerja Komisi III,” tuturnya.
Sementara itu, sebagai dampak dari efisiensi anggaran, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah melakukan langkah-langkah efisiensi dalam pelaksanaan perjalanan dinas. Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya kini dilakukan di kantor KPK atau dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
KPK juga membatasi kegiatan seremonial dan melakukan efisiensi dalam pengadaan souvenir, perangkat sosialisasi, alat tulis kantor (ATK), serta penggunaan jasa konsultan atau ahli.
PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) pun menerapkan langkah serupa dengan melakukan penghematan dalam perjalanan dinas dengan mengurangi frekuensi penugasan. Selain itu, PPATK juga mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana gedung untuk kegiatan seremonial dan rapat, serta melakukan penghematan pada ATK dan pemeliharaan peralatan dan mesin.
