Jakarta, bincang.id – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk menggerakkan sisi permintaan (demand) dan penawaran (supply), terutama selama periode libur Lebaran.
“Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2025, pemerintah telah menyusun sejumlah program strategis yang diharapkan mampu menciptakan momentum positif bagi ekonomi nasional selama periode Lebaran,” jelas Airlangga di Jakarta, Senin (17/3).
Program-program yang disiapkan pemerintah antara lain pengembangan sektor pariwisata khusus Lebaran, dengan target mencapai 122,1 juta perjalanan wisata. Pemerintah juga memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 6 persen untuk pembelian tiket transportasi umum. Selain itu, terdapat pula diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk perjalanan jarak jauh pada beberapa ruas tol utama, berlaku mulai H-7 hingga H-4 serta H+7 hingga H+8 Idul Fitri.
Dalam sektor otomotif, pemerintah mempercepat implementasi program kendaraan bermotor listrik melalui subsidi sebesar Rp7 juta per unit kendaraan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong transisi energi berkelanjutan sekaligus mengurangi beban ekonomi masyarakat.
Selain itu, pemerintah memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pekerja, buruh, pengemudi, serta kurir pada layanan transportasi berbasis aplikasi akan dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya.
Penyaluran THR bagi ASN pusat, daerah, serta pensiunan juga akan dilakukan dua minggu sebelum Idul Fitri. Pemerintah turut menggencarkan program belanja nasional seperti Friday Mubarak yang berlangsung dari 28 Februari hingga 28 Maret 2025 dengan target transaksi Rp75-77 triliun, serta program BINA Lebaran pada 14-30 Maret 2025 dengan target transaksi sebesar Rp30 triliun, dan kampanye belanja daring (online) selama bulan Ramadhan.
Ulasan Perbincangan Publik
Kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut mendapatkan berbagai respons dari masyarakat. Secara umum, kebijakan diskon tarif tol dan insentif tiket transportasi mendapat apresiasi positif karena dianggap mampu meringankan biaya mudik Lebaran yang biasanya menjadi beban tahunan masyarakat. Di media sosial, masyarakat ramai menyuarakan dukungan terhadap kebijakan tersebut.
Namun, terdapat pula kritik dari sebagian kalangan terkait efektivitas program subsidi kendaraan listrik. Sejumlah pihak mengungkapkan bahwa meski program tersebut positif dalam mendorong transisi energi, namun harga kendaraan listrik yang masih relatif mahal menjadi hambatan utama bagi masyarakat untuk mengakses manfaat subsidi ini secara luas.
Masyarakat berharap pemerintah juga mempertimbangkan tambahan skema pendanaan atau subsidi khusus bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah agar kebijakan ini lebih inklusif.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah tetap memperhatikan kondisi perekonomian global yang dinamis, termasuk kebijakan perdagangan terbaru Amerika Serikat yang berdampak pada perubahan tarif internasional.
Meski sejumlah negara menghadapi risiko resesi yang meningkat, Indonesia tetap berada dalam kondisi stabil dengan probabilitas resesi yang rendah, yakni kurang dari 5 persen, berdasarkan data Bloomberg pada Februari 2025.
“Dengan fondasi ekonomi yang kuat, diversifikasi mitra dagang, serta kebijakan hilirisasi industri yang terus diperkuat, Indonesia berpeluang besar menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya saing global. Ini tentunya membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Airlangga.
Kondisi perekonomian nasional sepanjang 2024 menunjukkan ketahanan yang baik, ditandai dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,03 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi regional di beberapa provinsi seperti Papua Barat dan Maluku Utara, masing-masing mencapai 20,8 persen dan 13,73 persen, turut mendukung kinerja positif nasional, terutama melalui sektor industri pengolahan, pertambangan, dan penggalian.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Februari 2025 juga mencerminkan optimisme tinggi dengan level 126,4. Indeks Pembelian Manufaktur (PMI) berada dalam zona ekspansi di level 53,6. Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,48 persen (mtm) akibat kebijakan diskon tarif listrik, sementara inflasi inti tercatat 0,25 persen (mtm).
