Jakarta, bincang.id – Bank Indonesia (BI) resmi mengimplementasikan layanan Quick Response Code Indonesian Standard tanpa pindai atau QRIS Tap dengan harapan dapat mempercepat inklusi keuangan di masyarakat. Teknologi ini memungkinkan transaksi hanya dengan menempelkan ponsel ke perangkat pembayaran tanpa perlu melakukan pemindaian kode QR.
Kehadiran QRIS Tap diharapkan dapat mendorong masyarakat yang belum memiliki rekening bank untuk mulai mengakses layanan keuangan formal, sehingga memperluas cakupan akses keuangan.
Menurut Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dicky Kartikoyono, implementasi QRIS Tap tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan transaksi digital, tetapi juga untuk mendorong inklusi keuangan yang lebih luas.
Oleh karena itu, BI lebih fokus pada peningkatan jumlah pengguna daripada target nilai transaksi. Digitalisasi sistem pembayaran ini juga sejalan dengan program Asta Cita pemerintah yang bertujuan memperluas akses ke layanan keuangan bagi masyarakat.
Untuk mendukung adopsi QRIS Tap, BI menetapkan tarif merchant discount rate (MDR) sebesar 0% atau gratis bagi merchant yang tergolong Badan Layanan Umum (BLU) dan Public Service Obligation (PSO).
Sebelumnya, tarif MDR untuk kategori ini ditetapkan sebesar 0,4%. Dengan kebijakan baru ini, sektor layanan publik seperti transportasi umum, kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan pengelolaan dana diharapkan semakin terdorong untuk menggunakan QRIS Tap tanpa terbebani biaya tambahan.
Saat ini, QRIS Tap telah tersedia di 2.353 merchant yang mencakup berbagai sektor, termasuk transportasi umum, ritel, rumah sakit, UMKM, dan tempat parkir. Dengan semakin luasnya implementasi QRIS Tap, kemudahan akses transaksi digital diharapkan dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.
Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Santoso Liem menyebutkan bahwa QRIS Tap berpotensi menjadi game changer dalam sistem pembayaran digital di Indonesia. Ia menegaskan bahwa ASPI mendukung penuh BI dalam memperluas ekosistem QRIS Tap dan memastikan semua penyelenggara jasa pembayaran (PJP) ikut serta dalam implementasi teknologi ini.
Saat ini, terdapat 15 penyelenggara jasa pembayaran dari sektor perbankan maupun non-bank yang telah siap mengimplementasikan QRIS Tap. Bank-bank besar nasional dan penyedia layanan dompet digital turut berperan dalam mempercepat adopsi sistem pembayaran digital ini.
Masyarakat dapat menggunakan QRIS Tap dengan cukup menempelkan ponsel yang dilengkapi teknologi NFC ke perangkat pembayaran. Teknologi ini sudah terintegrasi dengan aplikasi mobile banking atau dompet digital milik masing-masing penyelenggara jasa pembayaran.
Namun, layanan QRIS Tap saat ini hanya bisa digunakan pada perangkat berbasis Android, karena sistem operasi iOS (Apple) belum mendukung fitur ini. BI menyatakan akan terus berupaya memperluas jangkauan QRIS Tap agar lebih banyak pengguna dan perangkat dapat mengakses layanan ini.
Ulasan Perbincangan Publik
Implementasi QRIS Tap mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Masyarakat umum menyambut baik inovasi ini karena memudahkan transaksi harian, terutama di sektor transportasi, ritel, dan layanan publik.
Namun, beberapa pengguna iOS menyayangkan keterbatasan layanan ini di perangkat mereka dan berharap BI segera melakukan pembaruan agar QRIS Tap lebih inklusif bagi seluruh pengguna ponsel pintar di Indonesia.
Kalangan akademisi menilai bahwa penerapan QRIS Tap merupakan langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital keuangan di Indonesia. Mereka mengapresiasi kebijakan MDR 0% bagi sektor layanan publik, yang dinilai dapat mempercepat adopsi QRIS Tap secara luas.
Dari sisi pelaku usaha, banyak merchant yang antusias dengan hadirnya QRIS Tap karena dapat meningkatkan efisiensi transaksi dan mengurangi antrean di kasir. Namun, mereka juga berharap adanya insentif lebih lanjut untuk mempercepat adopsi layanan ini di sektor UMKM.
Dengan berbagai tanggapan ini, BI diharapkan terus melakukan sosialisasi dan perbaikan sistem agar QRIS Tap dapat menjadi bagian integral dari sistem pembayaran nasional dan semakin meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.
Artikel ini ditulis oleh:
Alfian Zulmi
