Danantara Akan Evaluasi Mendalam Proyek Hilirisasi Sebelum Pendanaan

Danantara akan memastikan proyek-proyek hilirisasi sejalan dengan konsep industrialisasi yang bertanggung jawab, khususnya dalam hal lingkungan. Ini sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pencapaian net zero emission pada tahun 2060.

Peluncuran BPI Danantara

Jakarta, bincang.id – Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, menyatakan bahwa lembaganya telah diberikan mandat khusus oleh pemerintah untuk mengevaluasi secara mendalam setiap proyek hilirisasi yang akan didanai.

Pernyataan ini disampaikan Rosan usai rapat terbatas bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3) lalu.

Rosan, yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi, menegaskan bahwa evaluasi ini bertujuan memastikan dana negara yang dikeluarkan melalui Danantara benar-benar memberikan manfaat optimal bagi perekonomian dan masyarakat luas.

“Evaluasi yang kami lakukan bersifat independen, objektif, dan transparan. Kami akan menilai berbagai sektor strategis, termasuk proyek pembangunan kilang (refinery) dengan teknologi terbaru,” jelas Rosan kepada awak media.

Lebih lanjut, Rosan mengungkapkan bahwa proyek-proyek yang akan dievaluasi harus sudah benar-benar matang. Kelengkapan administrasi seperti kepastian lahan, dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal), dan izin-izin terkait dari kementerian merupakan syarat wajib sebelum Danantara menyetujui pendanaan proyek tersebut.

“Kami tidak mau gegabah. Ini uang negara, uang rakyat. Maka, proyek harus jelas manfaat dan dampaknya. Jika tim investasi kami menyatakan layak, proyek tersebut kami harapkan segera dapat berjalan,” lanjut Rosan dengan tegas.

Rosan optimis evaluasi mendalam ini akan meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun internasional terhadap iklim investasi Indonesia. Langkah ini diyakini membuat investor merasa aman menanamkan modal di sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas program hilirisasi pemerintah.

Selain aspek ekonomi, Rosan juga menekankan bahwa evaluasi Danantara akan memastikan proyek-proyek hilirisasi sejalan dengan konsep industrialisasi yang bertanggung jawab, khususnya dalam hal lingkungan. Ini sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pencapaian net zero emission pada tahun 2060.

“Kami memperhatikan keberlanjutan. Proyek-proyek yang didanai harus ramah lingkungan dan berkelanjutan, demi industrialisasi yang bertanggung jawab bagi generasi mendatang,” ujar Rosan.

Ulasan Perbincangan Publik

Pernyataan Rosan mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan masyarakat sipil dan pemerhati lingkungan. Penegasan ini dianggap sebagai langkah penting menuju pengelolaan investasi negara yang transparan dan berkelanjutan.

Namun demikian, publik juga diingatkan untuk terus mengawal proses evaluasi tersebut agar tetap berjalan independen dan terbebas dari intervensi politik maupun kepentingan tertentu. Keberhasilan program hilirisasi ini nantinya tak hanya diukur dari besarnya investasi yang disalurkan, tetapi juga dari dampak nyata yang ditimbulkan bagi kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Dalam konteks ini, peran aktif masyarakat dan media menjadi sangat krusial untuk memastikan tujuan mulia industrialisasi Indonesia—yakni pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tanpa mengorbankan aspek lingkungan—benar-benar tercapai.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *