Jakarta, bincang.id – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyatakan keterbukaannya terhadap berbagai proyek dan program yang diajukan oleh pemerintah, baik dari kementerian maupun badan lainnya. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memastikan pengelolaan investasi dilakukan secara transparan dan hati-hati.
Kepala BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menegaskan bahwa setiap proyek yang diajukan akan melalui analisis menyeluruh sebelum diputuskan untuk didanai. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang didukung memiliki tata kelola yang baik dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.
“Kami terbuka terhadap semua usulan proyek dari kementerian, badan, atau pihak lain yang memiliki program untuk kami kaji. Namun, sesuai arahan Presiden, setiap proyek harus dianalisis dengan kehati-hatian, transparansi, serta tata kelola yang benar melalui proses due diligence yang menyeluruh,” ujar Rosan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (15/3).
Pemerintah saat ini tengah mempercepat agenda hilirisasi dengan menyiapkan 21 proyek tahap pertama yang akan didanai melalui investasi sebesar 40 miliar dolar AS. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa beberapa proyek strategis akan mendapatkan pendanaan melalui BPI Danantara sebagai bagian dari target hilirisasi senilai 618 miliar dolar AS pada 2025.
Beberapa proyek utama yang akan didanai mencakup pembangunan fasilitas penyimpanan minyak di Pulau Nipah, Kepulauan Riau, guna memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, pemerintah juga akan membangun kilang minyak dengan kapasitas 500 ribu barel per hari, serta proyek hilirisasi dimetil eter (DME) berbahan baku batu bara sebagai substitusi impor LPG.
Selain sektor energi, pemerintah juga mendorong hilirisasi pada berbagai komoditas strategis seperti tembaga, nikel, bauksit, dan alumina, serta sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Hilirisasi ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.
Bahlil menegaskan bahwa pendanaan proyek-proyek ini tidak sepenuhnya bergantung pada investasi asing. Sebagai contoh, dalam hilirisasi DME, pemerintah akan mengoptimalkan sumber daya dalam negeri, sementara teknologi yang digunakan akan bekerja sama dengan pihak asing.
Ulasan Perbincangan Publik
Kebijakan BPI Danantara dalam mendukung proyek-proyek strategis pemerintah mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat dan pelaku industri. Banyak pihak yang menyambut baik langkah ini karena dinilai dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Namun, ada juga yang menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana investasi agar tidak terjadi inefisiensi atau penyimpangan.
Kalangan akademisi dan analis ekonomi menilai bahwa pendekatan hati-hati yang dilakukan BPI Danantara merupakan langkah yang tepat, terutama dalam proyek-proyek dengan skala besar seperti hilirisasi energi dan pertambangan. Mereka menekankan bahwa selain tata kelola yang baik, penting juga untuk memastikan dampak sosial dan lingkungan dari proyek-proyek tersebut.
Sementara itu, pelaku usaha dan investor berharap agar BPI Danantara dapat memberikan skema pendanaan yang lebih fleksibel dan menarik bagi sektor swasta. Banyak perusahaan yang tertarik untuk berpartisipasi dalam proyek hilirisasi, namun mereka mengharapkan kepastian regulasi serta insentif yang mendukung keterlibatan swasta dalam proyek-proyek strategis nasional.
Dengan berbagai tanggapan ini, BPI Danantara berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan seleksi proyek secara transparan dan profesional. Keberhasilan investasi ini tidak hanya bergantung pada alokasi dana, tetapi juga pada sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat.
