JAKARTA, Bincang.id – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat (AS) yang menangkap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro. Ia menilai aksi tersebut bukan sekadar krisis bilateral, melainkan ancaman nyata terhadap prinsip kedaulatan negara dan tatanan hukum internasional.
“Dunia sedang bergerak menuju era politik global yang berbasis kekuatan, bukan hukum,” ujar Sukamta dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (5/1).
Sukamta memperingatkan bahwa tindakan sepihak ini berpotensi menjadi preseden berbahaya yang dapat ditiru oleh negara kuat lainnya. Menurutnya, hal ini merupakan alarm keras bagi stabilitas global, terutama bagi negara-negara berkembang dan kawasan Dunia Selatan (Global South).
Desak Diplomasi dan Peran PBB Politisi ini menegaskan pentingnya Indonesia tetap konsisten pada politik luar negeri bebas aktif. Ia mendorong pemerintah untuk menyuarakan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan multilateralisme, serta menolak segala bentuk normalisasi intervensi militer.
“Indonesia tidak boleh diam terhadap praktik yang melemahkan kedaulatan negara dan merusak norma internasional,” tegasnya.
Selain itu, Sukamta menyoroti posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kini berada di persimpangan jalan. Ia mendesak PBB untuk segera melakukan reformasi agar tidak sekadar menjadi forum retorika, tetapi mampu menegakkan hukum internasional secara adil dan setara bagi seluruh negara.
Perlindungan WNI Jadi Prioritas Terkait dampak keamanan di kawasan tersebut, Sukamta meminta Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI). Ia berharap pemerintah segera menyiapkan langkah kontingensi jika situasi di Venezuela dan sekitarnya semakin memburuk.
“Keselamatan WNI adalah prioritas utama. Negara harus hadir sekaligus menjaga posisi Indonesia sebagai suara moral yang konsisten memperjuangkan keadilan global,” pungkasnya.
Komisi I DPR RI berkomitmen akan terus mengawal sikap politik luar negeri Indonesia agar tetap berlandaskan konstitusi dan solidaritas kemanusiaan.
Artikel ini ditulis oleh:
Jalil
