Jakarta, bincang.id – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengungkapkan bahwa rencana pemotongan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang awalnya sebesar Rp81 triliun telah direvisi. Setelah adanya koreksi dari Kementerian Keuangan, besaran efisiensi anggaran untuk kementerian tersebut diturunkan menjadi Rp50,48 triliun.
“Efisiensinya menurun dari Rp81 sekian triliun menjadi Rp60,47 triliun, sehingga pagu akhir atau pagu indikatif Kementerian PU menjadi Rp50,48 triliun,” jelas Lasarus dalam rapat kerja bersama sejumlah kementerian di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Perubahan ini tertuang dalam surat terbaru dari Kementerian Keuangan yang diterima oleh DPR. Revisi tersebut menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan keuangan negara untuk menyeimbangkan efisiensi anggaran dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi program-program strategis Kementerian PU untuk tetap berjalan sesuai rencana, meskipun sebelumnya ada kekhawatiran bahwa pemangkasan besar akan memengaruhi proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan.
Menteri PU Dody Hanggodo, menanggapi perkembangan ini, menyebut bahwa rencana tambahan anggaran masih dalam tahap pembahasan di DPR.
“Memang ada rencana penambahan anggaran, tapi itu masih dalam proses politik anggaran. Kita masuk ke sesi kedua,” ujarnya saat ditemui di lobi kantor Kementerian PU, Selasa (11/2/2025).
Sebelumnya, anggaran Kementerian PU sempat dipangkas dari Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja negara. Namun, revisi terbaru diharapkan dapat mengoptimalkan kembali sejumlah program kerja yang sempat terhambat.
Pemotongan anggaran memang membawa perubahan pola kerja di kementerian, termasuk pembatalan proyek fisik baru, pembatasan perjalanan dinas, dan pengurangan belanja operasional. Namun, proyek strategis nasional dan pembangunan infrastruktur yang telah berjalan tetap menjadi prioritas utama.
“Kami memastikan bahwa meskipun anggaran dipangkas, proyek strategis nasional tetap menjadi fokus utama kami,” tegas Dody.
Selain itu, ia membantah isu rencana pemutusan hubungan kerja terhadap 10 ribu pegawai kementerian.
“Siapa yang merumahkan? Itu tidak benar,” tegasnya. Menurut Dody, efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja, tetapi lebih kepada penyesuaian operasional dan pengelolaan anggaran secara efektif.
Dengan tambahan anggaran yang masih dalam tahap pembahasan, Kementerian PU berharap dapat melanjutkan proyek-proyek penting yang sempat tertunda akibat pemangkasan sebelumnya.
Revisi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pengelolaan anggaran negara dan kelanjutan program strategis, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
