Berita  

Kementerian PU Percepat Bangun Huntara di Tiga Provinsi

Kementerian PU Percepat Bangun Huntara di Tiga Provinsi

JAKARTA, Bincang.id – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini merupakan bagian dari fase tanggap darurat guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa pemulihan pascabencana.

Berdasarkan data per 28 Desember 2025, tercatat sebanyak 47.149 unit rumah mengalami rusak berat akibat banjir bandang dan tanah longsor. Dari jumlah tersebut, Kementerian PU menangani pembangunan 29.542 unit huntara, sementara sisanya dibantu melalui skema Dana Tunggu Hunian (DTH).

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi intensif dengan BNPB dan pemerintah daerah setempat untuk memastikan ketersediaan lahan. Saat ini, Kabupaten Aceh Tamiang menjadi prioritas karena kesiapan lahan yang sudah terpenuhi.

“Dalam dua hari terakhir telah kami kerjakan pematangan lahan, dan hari ini satu blok contoh huntara sudah dapat berdiri,” ujar Menteri Dody saat rapat koordinasi di Aceh, Selasa (30/12/2025).

Progres Konstruksi di Aceh Tamiang Di Kabupaten Aceh Tamiang, pembangunan dipusatkan di Kompleks DPRK–Kantor Bupati. Konstruksi menggunakan sistem modular dengan rangka baja ringan yang dirancang agar cepat, kokoh, dan layak huni. Hingga 30 Desember 2025, satu blok yang terdiri dari 12 unit telah memasuki tahap pemasangan panel dinding dan atap.

Pemerintah menargetkan sebanyak 7 blok huntara yang dapat menampung 336 orang akan rampung seluruhnya pada Januari 2026. Selain di Aceh, percepatan juga dilakukan di Sumatera Utara yang merencanakan 876 unit huntara, serta Sumatera Barat sebanyak 430 unit.

Fasilitas Penunjang Masyarakat Setiap lokasi huntara akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung demi kenyamanan pengungsi. Sarana yang disiapkan meliputi dapur umum, area cuci, mushola, serta sistem sanitasi yang memadai.

Penggunaan material seperti papan semen, multipleks lantai, dan atap zincalume dipastikan memenuhi standar keselamatan dan kelayakan. Sinergi antara Kementerian PU dan BUMN Karya diharapkan dapat mempercepat proses transisi masyarakat terdampak menuju hunian tetap nantinya.

Artikel ini ditulis oleh:
Jalil