Bandung, Bincang.id – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera merehabilitasi 43 bangunan dan gedung yang rusak akibat aksi penyampaian aspirasi masyarakat di berbagai daerah pada akhir Agustus 2025. Bangunan yang akan ditangani tersebar di 15 kabupaten/kota di enam provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, langkah ini merupakan bentuk respon cepat pemerintah dalam memulihkan fungsi fasilitas publik demi menjaga keberlangsungan pelayanan masyarakat.
“Kementerian PU menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk segera melakukan rehabilitasi terhadap fasilitas umum yang terdampak. Instruksi Presiden bersifat cepat dan tepat, sehingga kita harus klasifikasi kerusakan ringan, sedang dan berat, atau perlu rehabilitasi total,” kata Menteri Dody dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (10/9).
Ia menyebut perbaikan diprioritaskan untuk fasilitas publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. “Ini kondisi tanggap darurat, kami anggarkan untuk perbaikan fasilitas publik di seluruh Indonesia sekitar Rp900 miliar,” tambahnya.
Direktur Jenderal Cipta Karya Dewi Chomistriana menambahkan, Kementerian PU menargetkan rehabilitasi segera dilaksanakan sesuai arahan Presiden. “Kriteria awal meliputi terbakar atau tidak terbakar, serta indikasi tingkat kerusakan ringan, sedang, atau berat,” ujarnya.
Bangunan yang akan diperbaiki antara lain JPO Halte TransJakarta Pasar Senen dan Polda Metro Jaya (Jakarta), Gedung DPRD Cirebon dan Jepara, Gedung Grahadi Surabaya, Kantor DPRD Kota Kediri, Kantor DPRD Makassar, hingga Gedung DPRD Mataram.
“Kementerian PU berkomitmen untuk meningkatkan kualitas material yang digunakan dalam proses rehabilitasi. Kami ingin memastikan bahwa setiap perbaikan tidak hanya mengembalikan fungsi bangunan, tetapi juga meningkatkan daya tahannya,” tandas Dirjen Dewi.
