Jakarta, bincang.id — Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo merombak enam pejabat eselon I sebagai tindak lanjut dari kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat kementerian dan dinas PU daerah.
Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya pembenahan kelembagaan Kementerian PU, sekaligus untuk menekan kebocoran anggaran serta meningkatkan efisiensi belanja infrastruktur.
“Arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, kebocoran dan pemborosan harus dihentikan. Kementerian PU berkomitmen menjalankan langkah-langkah strategis sejalan dengan arahan tersebut,” tegas Dody, Jumat (4/7/2025).
Ia juga menyebut Kementerian PU tengah menurunkan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR), indikator efisiensi pembangunan. “ICOR yang tinggi mencerminkan pembangunan mahal, tetapi tidak efektif,” ujarnya, mengutip almarhum Prof. Sumitro.
Sebagai bentuk komitmen, Dody menyatakan kementeriannya akan memperkuat sistem pengawasan dan melakukan koreksi internal. Ia juga meminta pejabat baru menjaga integritas dan kredibilitas lembaga.
Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara senilai Rp231,8 miliar. Di antaranya adalah pejabat Dinas PUPR Provinsi Sumut serta pihak swasta yang memberikan suap untuk memuluskan tender proyek.
Enam pejabat yang dilantik adalah:
- Wida Nurfaida – Sekretaris Jenderal Kementerian PU
- Dwi Purwantoro – Dirjen Sumber Daya Air
- Maulidya Indah Junica – Inspektur Jenderal
- Bisma Staniarto – Dirjen Prasarana Strategis
- Boby Ali Azhari – Dirjen Bina Konstruksi
- Apri Artoto – Kepala Badan Pengembangan SDM
Artikel ini ditulis oleh:
Abdul Jalil
