Jakarta, bincang.id — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menilai penunjukan 45 pensiunan TNI dan Polri sebagai komisaris di sejumlah BUMN bukanlah bentuk politisasi, melainkan langkah strategis yang memanfaatkan kapasitas mereka.
“Kita jangan terjebak dalam stigma negatif. Banyak di antara purnawirawan ini punya pengalaman lapangan, kemampuan organisasi, dan rekam jejak pengabdian yang kuat,” kata Nurdin dalam keterangan di Jakarta, Jumat (21/6/2025).
Ia menilai para purnawirawan membawa nilai-nilai disiplin, loyalitas, dan integritas yang dibutuhkan dalam menghadapi kompleksitas BUMN, terutama di tengah tuntutan efisiensi dan proyek-proyek strategis nasional.
“Mereka punya jaringan luas, pemahaman terhadap stabilitas nasional, dan daya tahan terhadap tekanan. Ini penting dalam menghadapi tantangan korporasi BUMN yang makin kompleks,” lanjutnya.
Menurut Nurdin, sinergi antara profesional sipil dan purnawirawan bisa menciptakan keseimbangan dalam kebijakan dan pengawasan manajemen.
Namun ia menegaskan bahwa penempatan komisaris tetap harus berlandaskan kompetensi dan integritas, bukan sekadar balas jasa.
“Dukungan kami bukan berarti tanpa syarat. Kami ingin penempatan ini berbasis kompetensi dan integritas, bukan sekadar balas jasa,” ujarnya.
DPR RI juga mendorong evaluasi berkala terhadap kinerja komisaris dari unsur purnawirawan, guna memastikan kontribusi nyata dalam perbaikan tata kelola BUMN.
