Jakarta, bincang.id – CEO Pertamina New and Renewable Energy (NRE), John Anis, menegaskan bahwa pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia harus dilakukan melalui kerja sama internasional.
Menurutnya, kerja sama dengan negara lain merupakan hal wajib mengingat belum ada negara di dunia yang mengembangkan nuklir secara mandiri sepenuhnya.
“Harus (kerja sama), karena di mana ada negara yang bekerja sendiri untuk pengembangan nuklir? Tidak ada,” kata John Anis saat ditemui di Jakarta, Senin (10/3).
John mengungkapkan bahwa Pertamina NRE telah memulai penjajakan kerja sama dengan sejumlah negara yang memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan teknologi nuklir.
Meski begitu, pihaknya belum secara pasti menentukan negara mana yang akan menjadi mitra strategis dalam pengembangan energi nuklir di Tanah Air.
Saat ini, Pertamina NRE tengah melakukan kajian mendalam untuk mengetahui kebutuhan spesifik Indonesia terkait teknologi nuklir. Kajian ini meliputi aspek kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta teknologi apa yang paling cocok dan aman untuk diterapkan di Indonesia.
“Teknologi nuklir itu banyak dan beragam. Kami harus mengevaluasi secara rinci mana yang paling tepat dan siapa penyedia teknologinya,” jelas John.
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan telah menerima proposal dari tiga negara besar untuk mengembangkan PLTN di Indonesia, yakni Amerika Serikat, China, dan Rusia. Hal tersebut dikonfirmasi Wakil Ketua Umum Kadin bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Aryo Djojohadikusumo, beberapa waktu lalu.
Aryo menjelaskan, proposal tersebut saat ini masih dalam tahap negosiasi. Khusus Amerika Serikat bahkan telah melakukan kemitraan strategis dengan sejumlah anggota Kadin.
Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah bersiap membentuk tiga gugus tugas (task force) yang akan bertanggung jawab menentukan lokasi dan prosedur keamanan untuk pembangunan PLTN perdana.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani, menjelaskan gugus tugas tersebut akan segera dibentuk usai pemerintah meresmikan pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (Nepio).
“Selain menentukan lokasi, gugus tugas juga akan membuat prosedur keamanan (safety) mulai dari perencanakan pembangunan hingga operasional PLTN perdana,” kata Eniya.
Ulasan Perbincangan Publik
Informasi dari John Anis ini memantik diskusi publik yang dinilai positif terkait rencana pengembangan energi nuklir yang transparan dan melibatkan banyak pihak.
Namun, publik tetap menuntut adanya keterbukaan penuh serta jaminan keselamatan dan dampak lingkungan yang minimal dalam setiap tahap pelaksanaan proyek PLTN.
Keterlibatan negara-negara dengan pengalaman tinggi seperti AS, China, dan Rusia memang diharapkan mampu meningkatkan kualitas teknologi dan keselamatan PLTN di Indonesia.
Namun, sejumlah pihak juga mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap potensi ketergantungan teknologi serta aspek geopolitik yang bisa muncul dari kerja sama internasional tersebut.
Publik dan media diharapkan tetap aktif dalam mengawasi perkembangan rencana ini agar pembangunan PLTN nantinya benar-benar membawa manfaat maksimal bagi masyarakat, ekonomi, dan kelestarian lingkungan Indonesia.
