Jakarta, Bincang.id – Dua kasus besar yang tengah mencuat di tanah air—yakni sengketa tambang nikel di Papua Barat Daya dan perebutan empat pulau antara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara—dinilai bukan sekadar konflik biasa. Direktur Eksekutif Pusat Sosial Politik Indonesia (Puspolindo), Zulhefi, menilai kedua isu tersebut merupakan bagian dari skenario yang dirancang untuk mengganggu stabilitas nasional.
“Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang bekerja keras memperkuat stabilitas nasional. Tapi dua kasus besar ini muncul seperti upaya sistematis untuk merusak fondasi itu,” ujar Zulhefi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/6).
Menurut Zulhefi, munculnya konflik di wilayah yang selama ini dikenal sensitif seperti Aceh dan Papua, patut dicurigai sebagai manuver politik yang berbahaya. Ia menyebut kedua provinsi tersebut sebagai “sumbu pendek” yang mudah memicu gejolak nasional.“Aceh dan Papua merupakan titik rawan yang selama ini sudah disembuhkan oleh negara. Tapi sekarang luka lama itu kembali diungkit. Jika tak segera ditangani, bisa mengarah pada kebangkitan kelompok-kelompok separatis seperti GAM dan OPM,” ujarnya tegas.
Zulhefi juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan akan berdampak langsung pada kepercayaan publik, baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini dapat merusak citra pemerintahan Prabowo yang baru saja dilantik dan tengah membangun kepercayaan nasional.”Jika dibiarkan, pemerintahan bisa dianggap lemah dan tidak mampu menyelesaikan persoalan internal. Ini sangat berbahaya untuk posisi Indonesia di mata dunia,” jelasnya.
Lebih jauh, Zulhefi menduga bahwa ada kekuatan yang tidak senang dengan kepemimpinan Prabowo. Menurutnya, kekuatan itu tidak hanya berasal dari luar negeri, tetapi juga dari aktor-aktor di dalam tubuh pemerintahan sendiri.”Presiden Prabowo sebenarnya sudah tahu siapa yang bermain. Baik dari luar maupun dari internal kabinet. Karena itu, tindakan tegas harus segera dilakukan,” ungkapnya.
Sebagai solusi, Zulhefi menyarankan agar Presiden tidak ragu melakukan tindakan bersih-bersih, termasuk reshuffle kabinet. Ia menilai penting untuk mengganti sosok-sosok yang tidak loyal, tidak kapabel, bahkan yang merupakan “titipan” dari pihak tertentu.“Parasit-parasit ini harus segera dibersihkan. Jangan tunggu mereka menjalar lebih jauh dan merusak dari dalam. Ini soal kelangsungan pemerintahan dan stabilitas nasional,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arie Saputra
