Jakarta, bincang.id – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menegaskan akan melaporkan oknum organisasi masyarakat (ormas) yang berperilaku seperti preman dan mengganggu operasional pabrik serta investasi di berbagai kawasan industri ke Polri.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan berkoordinasi dengan Polri. Masalah ini harus menjadi perhatian semua pihak,” ungkap Wamenaker Noel dalam keterangan resmi di Jakarta pada Kamis (13/2).
Koordinasi dengan Polri untuk Penyelesaian Masalah
Wamenaker Noel berencana untuk menemui Kapolri guna membahas masalah ini secara khusus. Ia yakin Polri akan memberikan respons yang dapat menyelesaikan keluhan para pelaku bisnis di kawasan industri. “Ini kan soal nasib bangsa,” tambahnya.
Noel menekankan bahwa gangguan terhadap operasional pabrik dapat menghambat rencana investasi dan penyerapan tenaga kerja. “Kalau lapangan kerja gagal tercipta, kan kita semua yang rugi,” tegasnya.
Pernyataan Ketua Umum HKI
Perilaku ormas bergaya preman ini mencuat setelah pernyataan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, yang mengungkapkan bahwa ormas sering kali mengganggu operasional pabrik, melakukan demonstrasi, dan tindakan lainnya. Laporan kepada aparat keamanan, menurut Sanny, sudah tidak efektif lagi.
Ia menambahkan bahwa banyak kawasan industri, seperti di Bekasi, Karawang, Batam, hingga wilayah Jawa Timur, telah menjadi sasaran gangguan ormas bergaya preman. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh pabrik yang sudah ada, tetapi juga ratusan triliun rencana investasi yang batal akibat ulah preman.
Tanggapan Kementerian Perindustrian
Pernyataan Sanny langsung ditanggapi oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif, yang mengonfirmasi bahwa Kemenperin juga sering menerima keluhan serupa mengenai gangguan preman.
Terkait gagalnya investasi akibat perilaku preman, Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, meminta agar calon investor berdiskusi dengan pihaknya untuk mencari solusi. “Jika ada yang mengganggu penyerapan tenaga kerja, itu musuh rakyat, musuh bersama,” kata Noel.
Artikel ini ditulis oleh:
Bincang.id
