Polemik Motor Listrik MBG Berujung Pergantian Pejabat? Menkeu Purbaya Akhirnya Buka Suara

Jakarta, Bincang.id – Polemik pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara terkait isu yang mengaitkan pencopotan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, dengan lolosnya anggaran pengadaan kendaraan tersebut.
Saat ditemui wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026), Purbaya memberikan respons singkat namun memancing perhatian ketika ditanya soal alasan pencopotan Luky.
“(Dicopot karena) motor MBG, mungkin, Anda tebak saja sendiri,” ujar Purbaya.
Pernyataan itu langsung memicu spekulasi publik. Sebab, Luky Alfirman memang telah dicopot dari jabatan Dirjen Anggaran sejak 21 April 2026. Pada saat yang sama, Febrio Kacaribu juga diberhentikan dari posisi Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.
Sorotan terhadap Kementerian Keuangan mencuat setelah muncul informasi mengenai pengadaan 21.801 motor listrik untuk operasional Badan Gizi Nasional dalam program MBG. Pengadaan tersebut diketahui sempat lolos meski sebelumnya disebut telah ditolak.
Dalam konferensi pers APBN KiTA beberapa waktu lalu, Purbaya mengaku kecolongan dan menyebut adanya celah pada sistem perangkat lunak Direktorat Jenderal Anggaran yang membuat pengadaan tersebut tidak terdeteksi.
“Pokoknya ada kebocoran dari acara tertentu malah melewati itu sehingga softwarenya tidak terdeteksi,” kata Purbaya.
Ia juga memastikan sistem pengawasan anggaran kini tengah diperbaiki agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, sebelumnya menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik memang sudah masuk dalam rencana anggaran tahun 2025 sebagai bagian dari dukungan operasional program MBG.
Menurutnya, kendaraan tersebut disiapkan untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai wilayah. Namun realisasi pengadaan baru dilakukan pada 2026 setelah melalui proses administrasi dan mekanisme keuangan pemerintah.
Hingga kini, polemik motor listrik MBG masih menjadi perbincangan hangat, terlebih setelah muncul dugaan adanya kebocoran sistem anggaran yang diakui langsung oleh Menteri Keuangan.

