Dari Mahasiswa Bayaran hingga Dugaan Penyadapan Presiden: “Saatnya Pemuda Kembali Menjadi Penjaga Demokrasi.”
Tema: Refleksi Kritis terhadap Integritas Gerakan Mahasiswa dan Supremasi Hukum.
Muhammad Mukhlis, selaku Wakil Ketua I PC PMII Jakarta Timur, menyampaikan bahwa polemik dugaan mahasiswa bayaran dalam kegiatan peringatan Sumpah Pemuda pada 29 Oktober 2026 merupakan persoalan serius yang harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh elemen gerakan kepemudaan.
Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab historis sebagai kelompok intelektual yang menjaga nalar kritis dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, sangat disayangkan apabila identitas mahasiswa justru digunakan sebagai instrumen mobilisasi untuk kepentingan tertentu.
“Jangan sampai idealisme mahasiswa berubah menjadi barang dagangan. Gerakan mahasiswa lahir dari kesadaran intelektual dan keberpihakan terhadap rakyat, bukan dari transaksi dan kepentingan sesaat. Pemuda harus memiliki independensi, bukan menjadi alat legitimasi kepentingan politik siapa pun,” tegas Muhammad Mukhlis.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti persoalan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, persoalan tersebut harus diselesaikan secara transparan dan berdasarkan hukum.
“Jika benar terdapat praktik penyadapan tanpa kewenangan dan dasar hukum yang sah, maka ini merupakan persoalan serius bagi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakannya. Hukum harus ditegakkan secara objektif, tanpa pandang bulu,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa sikap kritis mahasiswa tidak boleh dibangun atas dasar keberpihakan terhadap kelompok politik tertentu, melainkan harus berangkat dari kepentingan bangsa dan rakyat.
“PMII harus tetap berdiri sebagai kekuatan intelektual dan moral. Kita tidak boleh diam ketika idealisme mahasiswa diperdagangkan, tetapi kita juga tidak boleh kehilangan daya kritis ketika berhadapan dengan kekuasaan. Mengawal demokrasi berarti berani mengkritik siapa pun yang menyimpang dan memberikan apresiasi kepada siapa pun yang bekerja untuk kepentingan rakyat,” tutup Muhammad Mukhlis.
