Jakarta, Bincang.id – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik nasional. Peristiwa ini bukan sekadar pergantian figur dalam pemerintahan, melainkan momentum penting untuk mempertanyakan kembali kriteria, kapasitas, integritas, dan kualitas kepemimpinan nasional.
Muhammad Mukhlis, selaku Wakil Ketua I PC PMII Jakarta Timur, menyampaikan bahwa dinamika kekosongan jabatan Wakil Presiden harus menjadi momentum refleksi bagi seluruh elemen bangsa, khususnya partai politik, akademisi, dan ulama dalam menentukan arah kepemimpinan nasional.
Menurutnya, pengisian jabatan Wakil Presiden tidak boleh semata-mata didasarkan pada kepentingan elite politik maupun kompromi antarpartai.
“Jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik, bukan pula ruang untuk membagi-bagikan kekuasaan. Ini adalah amanah konstitusional yang menyangkut masa depan bangsa. Kita membutuhkan sosok yang memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas moral, kecerdasan intelektual, serta keberanian memperjuangkan kepentingan rakyat,” tegas Muhammad Mukhlis.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan akademisi dan ulama dalam memberikan perspektif terhadap calon pemimpin nasional.
“Partai politik memang memiliki kewenangan dan peran konstitusional, tetapi jangan sampai proses politik kehilangan substansi. Akademisi harus hadir dengan argumentasi ilmiah dan objektif, sementara ulama harus memberikan pertimbangan moral dan etik. Kekuasaan tanpa intelektualitas berpotensi melahirkan kebijakan yang keliru, sedangkan kekuasaan tanpa moralitas berpotensi melahirkan penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mukhlis menegaskan bahwa mahasiswa dan pemuda harus mengambil posisi sebagai kekuatan kritis dalam mengawal proses demokrasi.
Ia pun mengingatkan bahwa ukuran kelayakan seorang Wakil Presiden bukan terletak pada besarnya dukungan politik semata, melainkan pada kemampuan menjalankan amanah, menjaga konstitusi, dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Jangan hanya mencari siapa yang bisa mengisi kursi Wakil Presiden, tetapi carilah siapa yang benar-benar pantas memikul amanah bangsa. Sebab Indonesia tidak kekurangan orang yang ingin berkuasa, tetapi membutuhkan pemimpin yang siap mengabdi,” tutup Muhammad Mukhlis
