Jakarta, Bincang.id – Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang berlangsung di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada Rabu (10/6/2026) malam dibubarkan aparat kepolisian. Massa aksi yang berjumlah sekitar 25 orang sempat melakukan orasi dan membakar ban di Jalan Cikini Raya sebelum akhirnya diminta membubarkan diri.
Berdasarkan informasi kepolisian, aksi tersebut berlangsung sekitar pukul 20.30 WIB. Massa yang mengatasnamakan kelompok mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap kebijakan kenaikan BBM nonsubsidi di salah satu ruas Jalan Cikini Raya. Dalam aksi itu, peserta demonstrasi juga menyalakan api dari ban bekas yang dibakar di lokasi.
Kapolsek Metro Menteng AKBP Braiel Arnold Rondonuwu mengatakan pihaknya segera mendatangi lokasi setelah menerima laporan masyarakat terkait adanya aksi demonstrasi dan pembakaran ban.
“Sudah kami bubarkan, api sudah kami padamkan,” kata Braiel saat dikonfirmasi, Rabu malam.
Polisi menyebut pembubaran dilakukan karena aksi tersebut tidak disertai pemberitahuan resmi kepada aparat sebagaimana ketentuan penyampaian pendapat di muka umum. Selain itu, pembakaran ban dinilai berpotensi mengganggu ketertiban dan keselamatan pengguna jalan.
Meski sempat menarik perhatian warga dan pengguna jalan, kepolisian memastikan aksi tidak sampai menutup seluruh akses lalu lintas di kawasan tersebut. Massa hanya menggunakan sebagian lajur jalan untuk berorasi sehingga kendaraan masih dapat melintas.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengatakan jumlah peserta aksi diperkirakan sekitar 25 orang. Menurutnya, situasi tetap terkendali selama proses pembubaran berlangsung.
Sekitar pukul 21.30 WIB, massa membubarkan diri dan meninggalkan lokasi. Petugas kemudian melakukan pengamanan serta memastikan sisa api dari pembakaran ban telah dipadamkan. Arus lalu lintas di Jalan Cikini Raya dilaporkan kembali normal dan aktivitas masyarakat berlangsung seperti biasa.
Aksi di Cikini ini menjadi salah satu demonstrasi yang terjadi di Jakarta pada Rabu (10/6/2026), di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.
