Desak Usut Tambang Emas Ilegal di Pasaman Barat, PMII Jakarta Timur Gelar Aksi di Mabes Polri

JAKARTA, Bincang.id – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta Timur menyatakan sikap tegas terhadap dugaan maraknya aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau tambang emas ilegal di wilayah Silaping dan sejumlah kawasan di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.
Sebagai bentuk komitmen dalam mengawal supremasi hukum dan memperjuangkan keadilan lingkungan,PMII Jakarta Timur menilai persoalan pertambangan emas ilegal tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan pelanggaran administratif maupun aktivitas ekonomi masyarakat.
Lebih dari itu, dugaan praktik PETI yang melibatkan jaringan pemodal dan aktor berkepentingan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, merugikan masyarakat, serta mengancam keberlanjutan ekosistem di wilayah Pasaman Barat.Dalam pernyataan sikapnya, PMII Jakarta Timur menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh kepentingan kelompok yang mengambil keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam secara ilegal.
Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tidak tebang pilih.EMPAT TUNTUTAN UTAMA PMII JAKARTA TIMURPMII Jakarta Timur meminta kepada Kapolri :
1. HENTIKAN TOTAL AKTIVITAS PETIMendesak penghentian seluruh aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Silaping dan kawasan Pasaman Barat. Aparat penegak hukum diminta segera melakukan penindakan, penyegelan lokasi, serta mengamankan alat berat dan sarana yang diduga digunakan dalam aktivitas pertambangan ilegal.
2. TANGKAP DAN ADILI CUKONG UTAMA SERTA AKTOR INTELEKTUALMendesak penangkapan dan proses hukum terhadap seluruh pihak yang terbukti menjadi aktor utama maupun pemodal di balik aktivitas pertambangan emas ilegal. PMII Jakarta Timur menolak apabila penegakan hukum hanya menyasar operator lapangan dan pekerja kecil, sementara pemilik modal serta pihak yang memperoleh keuntungan justru tidak tersentuh hukum.
3. USUT TUNTAS DUGAAN PEMBEKINGAN OLEH OKNUM APARATMendesak Mabes Polri mengusut tuntas dugaan keterlibatan, pembiaran, maupun perlindungan oleh oknum aparat penegak hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Investigasi harus dilakukan secara independen, objektif, dan transparan guna memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan.
4. COPOT DAN EVALUASI KAPOLRES PASAMAN BARATMendesak Kapolri dan Kapolda Sumatera Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., terkait penanganan dugaan aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah hukum Pasaman Barat.
NEGARA TIDAK BOLEH TAKLUK PADA MAFIA TAMBANG!PMII Jakarta Timur berpandangan bahwa kekayaan alam Indonesia seharusnya dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan menjadi ladang keuntungan bagi kelompok tertentu melalui praktik eksploitasi ilegal.
Apabila dugaan keterlibatan jaringan pemodal dan oknum aparat terbukti, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik.
PMII Jakarta Timur juga menegaskan bahwa gerakan mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk mengawasi jalannya pemerintahan serta penegakan hukum. Mahasiswa tidak boleh diam ketika keadilan dipertaruhkan dan kepentingan masyarakat dikorbankan oleh praktik eksploitasi sumber daya alam.Melalui aksi di Mabes Polri, PMII Jakarta Timur mendesak Kapolri agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan PETI di Pasaman Barat.
Penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada klarifikasi dan pernyataan administratif, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan hukum yang konkret, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.”Kami tidak ingin hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Jangan sampai pekerja kecil dijadikan tumbal, sementara aktor utama dan pemodal yang menikmati keuntungan justru bebas dari pertanggungjawaban hukum. Negara harus hadir untuk melindungi rakyat dan lingkungan, bukan membiarkan kekayaan alam dikuasai oleh kepentingan segelintir orang.”

