Ketua PC PMII Jakarta Timur Pertanyakan Perubahan Draf Persidangan: Ada Kepentingan Tertentu?

Bandung, Bincang.id – Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Jakarta Timur, Kurnia Ibadillah, mempertanyakan perbedaan substansi antara hasil Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII di Tulungagung dengan draf materi yang akan dibahas dalam persidangan.
Kurnia menilai, perbedaan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, terutama terkait pihak yang menginisiasi perubahan dan dasar organisatoris yang digunakan. Menurutnya, draf persidangan seharusnya tetap merujuk pada hasil permusyawaratan sebelumnya serta konstitusi organisasi.
“Pertanyaannya sederhana, mengapa ada perbedaan antara hasil Muspimnas Tulungagung dengan draf yang sekarang akan disidangkan? Siapa yang menginisiasi perubahan itu, dan untuk kepentingan siapa?” kata Kurnia.
Sorotan tersebut disampaikan Kurnia dalam kapasitasnya sebagai peserta penuh di Komisi Organisasi. Ia menegaskan, forum persidangan harus menjadi ruang demokratis bagi seluruh peserta untuk menguji gagasan, menyampaikan kritik, dan menentukan keputusan secara independen.
Ia mengingatkan agar peserta tidak sekadar menjadi pihak yang mengesahkan materi yang substansinya telah ditentukan sebelumnya. Setiap perubahan, kata dia, harus disertai argumentasi yang jelas dan memiliki landasan konstitusional.
“Jangan sampai peserta persidangan hanya dijadikan instrumen untuk mengesahkan keputusan yang arah dan substansinya sudah ditentukan sebelumnya. Kalau memang ada perubahan, sampaikan argumentasi dan dasar konstitusionalnya. Jangan justru mengondisikan forum,” tegasnya.
Kurnia juga meminta agar proses penyusunan draf tersebut dibuka secara transparan. Baginya, ada sejumlah hal yang perlu dijawab, mulai dari siapa pihak yang mendorong perubahan, apa alasan di baliknya, hingga kelompok mana yang berpotensi diuntungkan dari keputusan tersebut.
Menurutnya, mempertanyakan hal itu bukan berarti membangun kecurigaan tanpa dasar. Justru, sikap kritis diperlukan untuk memastikan proses pengambilan keputusan berjalan sesuai mekanisme organisasi.
“PMII dibangun melalui tradisi intelektual, demokrasi, dan permusyawaratan. Jangan sampai keputusan organisasi kehilangan substansi demokratisnya hanya karena kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya.
Ia menegaskan, dirinya tidak menolak perubahan dalam dinamika organisasi. Namun, perubahan harus dilakukan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan dengan mengabaikan hasil keputusan forum sebelumnya.
Kurnia pun mengajak seluruh peserta penuh, khususnya di Komisi Organisasi, untuk menjaga independensi dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan di luar substansi pembahasan.
Menurutnya, kualitas organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang memenangkan persidangan, tetapi juga oleh proses yang melahirkan keputusan tersebut.
“Jangan sampai PMII kehilangan marwah permusyawaratan hanya karena kepentingan kelompok. Yang harus kita jaga adalah konstitusi, demokrasi, dan masa depan organisasi, bukan siapa yang diuntungkan dari sebuah keputusan,” tutup Kurnia.



