PMII Jakarta Timur Kembali Geruduk Classic Hotel, Desak Operasional Dihentikan dan Kapolsek Sawah Besar Dievaluasi

Jakarta, Bincang.id – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Jakarta Timur kembali menggelar aksi unjuk rasa di Classic Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026). Dalam aksi jilid II ini, sekitar 100 massa turun ke jalan untuk mendesak penghentian sementara operasional hotel dan evaluasi terhadap kinerja Polsek Sawah Besar.
Aksi yang dimulai pukul 13.00 WIB itu bergerak dari kawasan Classic Hotel hingga Polsek Sawah Besar. Massa membawa mobil komando, spanduk, serta petisi sebagai bentuk tekanan terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
Aksi lanjutan ini merupakan respons atas belum adanya langkah konkret yang dinilai memadai setelah demonstrasi pertama pada Senin (16/11/2026).
PC PMII Jakarta Timur menyoroti dugaan aktivitas hiburan malam, praktik prostitusi, hingga indikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di lingkungan Classic Hotel. Mereka mendesak aparat tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi juga melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran tersebut.
Melalui Lembaga Kajian & Kebijakan Publik, PMII Jakarta Timur juga mempertanyakan efektivitas pengawasan aparat di wilayah hukum Polsek Sawah Besar. Organisasi mahasiswa ini menilai belum terlihatnya respons konkret pasca-aksi pertama menjadi alasan untuk meminta pemeriksaan internal terhadap jajaran kepolisian setempat.
Ketua Lembaga Kajian & Kebijakan Publik PC PMII Jakarta Timur, Sahabat Akbar, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dipandang sebatas polemik keberadaan tempat hiburan malam. Menurutnya, ada persoalan yang lebih mendasar, yakni tanggung jawab negara dalam memastikan penegakan hukum, pengawasan perizinan, serta perlindungan masyarakat.
“Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi justru kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan dugaan pelanggaran yang melibatkan kepentingan usaha. Kami ingin persoalan ini diperiksa secara objektif, transparan, dan tidak tebang pilih,” tegas Akbar.
Ia juga menilai pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus menunjukkan kehadiran negara melalui tindakan yang terukur, bukan sekadar pernyataan normatif.
“Kalau memang ditemukan pelanggaran, harus ada konsekuensi hukum yang jelas. Jika terdapat dugaan keterlibatan atau pembiaran oleh oknum aparat, Propam harus turun tangan. Jangan biarkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum semakin tergerus,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, PC PMII Jakarta Timur menyampaikan empat tuntutan utama.
Pertama, mendesak Mabes Polri dan Polda Metro Jaya melakukan inspeksi mendadak serta pemeriksaan menyeluruh terhadap Classic Hotel. Mereka juga meminta penghentian sementara operasional hotel hingga proses pemeriksaan dan penegakan hukum selesai.
Kedua, mendesak Divisi Propam Polri dan Bidang Propam Polda Metro Jaya memanggil serta memeriksa Kapolsek Sawah Besar beserta jajarannya terkait dugaan pembiaran terhadap aktivitas yang dipersoalkan.
Ketiga, meminta Gubernur DKI Jakarta mengevaluasi perizinan dan pengawasan operasional Classic Hotel. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah diminta menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan, termasuk pencabutan izin operasional.
Keempat, mendesak kepolisian dan instansi terkait mengusut dugaan penyediaan layanan seksual yang berpotensi melanggar ketentuan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta mendalami kemungkinan unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007.
PC PMII Jakarta Timur menegaskan aksi jilid II ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa. Mereka meminta seluruh pihak terkait memberikan respons yang transparan dan memastikan setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.
Bagi PMII Jakarta Timur, persoalan ini bukan sekadar tentang satu tempat usaha, melainkan tentang konsistensi penegakan hukum dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kepentingan publik.
“Kami tidak sedang memusuhi dunia usaha. Kami sedang mengingatkan bahwa setiap usaha wajib tunduk pada hukum. Jangan sampai kepentingan ekonomi justru mengalahkan kepentingan publik dan supremasi hukum.” Tutup Akbar.




