Jakarta, Bincang.id – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pembangunan 222 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah rampung. Dari ratusan fasilitas yang dibangun tersebut, sebagian ditempatkan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kawasan perbatasan negara guna memperluas jangkauan layanan gizi pemerintah.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan SPPG merupakan bentuk dukungan kementeriannya terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi salah satu agenda prioritas nasional.
Menurut Dody, sekitar 10 hingga 20 unit SPPG dibangun di wilayah 3T dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Lokasi tersebut dipilih untuk memastikan masyarakat di daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses layanan dapat memperoleh manfaat yang sama dengan daerah lainnya.
“SPPG, kita kejar sekitar ada 222. Mungkin sekitar 10-20 ada yang di PLBN, yang 3T ini,” kata Dody dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Ia menjelaskan Kementerian PU hanya bertugas membangun infrastruktur fisik SPPG. Sementara penentuan lokasi pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan yang dihimpun Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait.
Karena itu, setelah seluruh pembangunan selesai, Kementerian PU akan segera berkoordinasi dengan jajaran pimpinan baru BGN guna mempercepat proses pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia.
“Nanti kita, minggu depan lah, ini kan masih belum stabil ya. Mungkin minggu depan kita akan koordinasi dengan jajaran BGN. Karena kita sudah punya 222, ini mau diapakan dulu nih,” ujar Dody.
Selain mengejar kuantitas pembangunan, Kementerian PU juga memastikan setiap dapur dibangun dengan standar operasional yang mendukung pelayanan makanan dalam skala besar. Fasilitas tersebut dilengkapi berbagai sarana penunjang, mulai dari penyediaan air bersih, instalasi pengolahan limbah, hingga sumber listrik cadangan untuk menjaga kelancaran operasional.
Dody mengungkapkan pembangunan SPPG dilakukan dalam waktu yang relatif singkat untuk memenuhi target pemerintah. Karena itu, koordinasi lintas lembaga menjadi faktor penting agar seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat segera berfungsi dan mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di lapangan.
“Kita cuman koordinasi saja, apakah kemudian tanahnya itu bisa segera kita bangun. Kan waktu itu kita dikejar target tuh, dua bulan atau tiga bulan harus selesai,” tuturnya.
Keberadaan SPPG di wilayah 3T dan kawasan perbatasan dinilai menjadi langkah strategis dalam memperluas pemerataan layanan gizi nasional. Dengan infrastruktur yang telah tersedia, pemerintah berharap distribusi manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau masyarakat hingga daerah-daerah yang selama ini menghadapi tantangan akses dan keterbatasan layanan dasar.
Penyelesaian 222 SPPG tersebut sekaligus menandai selesainya salah satu tugas utama Kementerian PU dalam mendukung ekosistem Program Makan Bergizi Gratis. Selanjutnya, pemanfaatan dan operasional fasilitas akan dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana program.
